KKIPK – DESA, kini menjadi salah satu diskursus yang cukup panjang baik di level Nasional maupun Daerah. Secara De jure Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang berbicara tentang Desa, telah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Namun hingga kini, perdebatan tentang kewenangan antara Kabupaten dan desa masih menjadi perdebatan yang hangat. Perdebatan ini tentunya sangat berdampak besar pada pembangunan di tingkat desa. Peraturan Daerah terkait kewenangan desa justru di beberapa wilayah tidak kunjung terealisasikan. Hal ini berdampak cukup besar bagi proses implementasi pembangunan di desa.

Pada dasarnya, dalam pasal 19 Undang-Undang Desa, kewenangan desa telah di atur dalam pasal tersebut, antaralain: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) kewenangan local berskala desa, (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Keempat hal tersebut menjadi kewenangan desa yang seharusnya menjadi salah satu payung hukum bagi bergeraknya pembangunan di tingkat desa.

Hal tersebut pun dikuatkan kembali dalam pasal 20 bahwa desa memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur desa. Selain itu, Pemerintah melalui PP No. 43 tahun 2014 dan PP No.47 tahun 2015 telah menerbitkan regulasi yang melegitimasikan daftar kewenangan desa melalui peraturan Bupati. Lalu, sejauhmana kewenangan desa sesungguhnya?

Pada dasarnya desa memiliki kewenangan penyelenggaraan pembangunan. Kewenangan penyelenggaraan tersebut antaralain; terkait dengan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan tersebut jika dijalankan sesuai dengan mandate regulasi yang ada, maka desa akan sangat memiliki kekuatan untuk memacu roda ekonomi dan roda pemerintahan desa.

Permendagri No 44 tahun 2016 dengan tegas menginstruksikan Bupati/Walikota untuk membuat kajian yang mengidentifikasi dan menginventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa dengan melibatkan desa. Hasil inventarisasi tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota. Tidak hanya sampai di situ, rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang telah tersusun harus dikonsultasikan kepada Gubernur, lalu diteruskan ke tingkat menteri.

Jalur panjang ini jika telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ada maka, rancangan tersebut dikirimkan kembali kepada Gubernur untuk kemudian akan diturunkan kembali ke tingkatan Bupati/walikota. Birokrasi ini tentunya memakan waktu yang cukup panjang dan lama. Hingga nantinya tersusun rekomendasi untuk penerbitan daftar kewenangan Desa dan Desa adat.

Setelah terbit Peraturan Bupati/Walikota, barulah Pemerintah Desa dapat menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local bereskala desa dan Desa Adat. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan konteks masing-masing wilayah desa.

Setelah berlikunya proses pengajuan draft rancangan, desa memiliki hak untuk melakukan musyawarah penentuan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kepala desa, BPD dan masyarakat menyususn bersama hak asal-usul dan kewenangan local untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan bupati (Perbup).

Satu hal yang perlu di ingat, dalam struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Peraturan Bupati atau Walikota terkait dengan kewenangan desa sangat diperlukan. Hal itu diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Dan Perbup tersebut merupakan legitimasi bagi desa untuk melakukan dan menjalankan kewenangannya sebagai desa.

Ironisnya, sebagian besar daerah belum menetapkan Perbup tersebut, sehingga ditingkatan Kabupaten desa tidak memiliki legitimasi kewenangannya. Dampaknya, desa tidak akan pernah menjalankan fungsinya sesuai dengan yang dimandatkan dalam Undang-Undang Desa.

By: Koordinator Daerah wilayah Jawa Tengah dan Team KKI PK

Share This