PEREMPUAN DI KANCAH POLITIK INDONESIA

KKIPK – POLITIK┬áberasal dari Bahasa Yunani yakni “Politicos” yang memiliki arti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga Negara. Mudahnya, Politik adalah proses pembentukan atau pembagian kekuasaan di masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam Negara.

Di Indonesia sendiri, Politik masih didominasi oleh laki-laki. Padahal jika di lihat dari segi jumlah atau kuantitas penduduk Indonesia, pada tahun 2015 menurut BPS penduduk perempuan di Indonesia berjumlah 127,094,968 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 128,366,718 jiwa. Selisih yang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dengan jumlah yang demikian besar, perempuan Indonesia sudah selayaknya memiliki porsi dan posisi yang sama dalam dunia politik untuk memperjuangkan haknya. Sayangnya pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa politik adalah ranah yang memiliki resiko kekerasan cukup tinggi sehingga hanya laki-laki yang pantas memasuki ranah tersebut.

Pola pikir tersebut menyebabkan perempuan di Indonesia enggan atau sulit masuk dalam ranah ini dan lebih memilih ranah domestik. Konstruksi budaya inilah yang menyebabkan perempuan menjadi subordinat dari laki-laki.

Pada dasarnya kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ranah politik telah dimulai sejak tahun 1955. Pada tahun tersebut, angka perempuan yang masuk dalam kancah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjumlah 16 orang, dan jika diprosentasekan jumlah perempuan saat itu mencapai 5.88% sedangkan laki-laki mencapai 256 orang atau sekitar 94.12%.

Pergerakan atas hak perempuan terus berlanjut. Berangsur-angsur jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif meningkat 1% pada tahun 1987. Pada tahun 1992, peranan dan partisipasi perempuan mencapai 62 orang atau setara dengan 12.4%, tetapi laki-laki masih mendominasi.

Tahun tersebut, jumlah laki-laki di lembaga legislative mencapai 442 orang atau setara dengan 88.4%. Pada tahun 1997 dan 1999 angka perempuan di legislatif menurun 1%. Pergolakan politik pun mendorong perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam kancah politik dan Negara.

Hingga pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan keterlibatan perempuan atau affirmative action. Kebijakan affirmative action ini diwujudkan dengan memberikan quota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Diharapkan dengan adanya quota ini, perempuan dapat lebih aktif ikut serta dalam merumuskan arah pembangunan.

Kebijakan Pemerintah tersebut membuahkan hasil, pada tahun 2009 jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif mencapai 100 orang atau setara dengan 17.86%. Jumlah tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Berbarengan dengan semangat mulai maraknya perempuan dalam ranah publik, Perempuan-perempuan di desa mulai bergerak maju untuk membangun desanya. Semangat untuk membangun inilah yang mendongkrak angka perempuan di desa yang menduduki posisi-posisi kunci.

Data PODES mencatat pada tahun 2011 jumlah kepala desa perempuan sebesar 6,553 orang atau 4.33%. Propinsi yang memiliki kepala desa perempuan dengan jumlah terbesar adalah propinsi Jawa Tengah, sebanyak 1,144 orang dan disusul Jawa Timur sebanyak 1,106 orang.

Sementara untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat posisi kepala desa perempuan masih sangat sedikit. Untuk wilayah Bali hanya ada 18 desa yang dipimpin oleh perempuan. Sementara Nusa Tenggara Barat hanya 28 desa yang dipimpin oleh perempuan.

Sementara untuk tingkatan Daerah (Kabupaten/Kota) yang terpilih melalui jalur perseorangan, tercatat ada sekitar 17 Bupati/Walikota perempuan. Sedangkan Wakil Bupati/walikota sebanyak 23 orang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terkait posisi perempuan dalam ranah publik dan politik.

Dengan terlibatnya perempuan dalam dunia politik hal ini mengurangi dominasi laki-laki baik di dalam Pemerintahan maupun kelembagaan legislatif.

Dan kini, salah satu bukti dari profesionalisme perempuan serta komitmen pemerintah terhadap perubahan posisi serta peran perempuan dalam dunia politik, kepemerintahan Joko Widodo (Kabinet Kerja) telah memasukan 8 orang perempuan dalam posisi kementerian/lembaga, antara lain:

Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KPPA), Menteri Kesehatan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Luar Negeri.

Dibukanya kran partisipasi perempuan dalam politik dan angin segar yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat mendongkrak partisipasi perempuan Indonesia sehingga kemiskinan yang berwajah perempuan akan mulai berkurang, dan kesejahteraan dapat terwujud.

Oleh: Team KKI PK

Share This