Menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta tidak hanya menjadi magnet pelaku bisnis, para pencari kerja dari berbagai daerah, dan barometer politik Indonesia. Jakarta juga menjadi cerminan kualitas hidup dan kehidupan rakyat di Indonesia dalam pergaulan regional dan internasional.

Fakta ini dikuatkan dengan hasil sejumlah instrumen pengukuran pencapaian pembangunan dan kesejahteraan yang menempatkan Jakarta pada posisi 5 besar terbaik di Indonesia. Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, Jakarta berada diurutan 1 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 78.99 pada tahun 2015. Demikian juga hasil penghitungan Indek Kesejahteraan Rakyat (IKraR).

Walaupun demikian, pembangunan bukan hanya soal keberhasilan membangun infrastruktur ataupun etalase kecanggihan teknologi yang dimiliki. Pembangunan juga menyangkut soal yang terkait dengan manusia, seberapa besar mereka terlibat dalam pembangunan, seberapa besar pembangunan yang dihasilkan menghormati hak dan memberdayakannya, serta apakah proses pembangunan yang dilakukan juga berperan dalam menghidupkan nilai dan martabat kemanusiaan yang dimilikinya.

Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) merupakan instrumen yang memadukan indikator ekonomi, sosial dan demokrasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara pembangunan dan pencapaian kesejahteraan. Instrumen ini dirumuskan untuk mengukur pencapaian pembangunan Indonesia mewujudkan amanah konstitusi Negara, sila kelima Pancasila “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” Pada tahun 2015, peringkat kesejahteraan Jakarta berada pada urutan 1 dengan nilai sebesar 65.43.

Sekalipun berada pada urutan 1, namun indikator dari sejumlah dimensi pengukuran IKraR masih menjadi tantangan dalam implementasi pembangunan Jakarta di masa depan. Misalnya indikator dimensi keadilan ekonomi yang rata-rata menunjukkan pencapaian nilai yang masih rendah.

Diantaranya adalah indikator kepemilikan rumah, akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan permodalan, penduduk usia produktif yang bekerja, serta tingkat kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pendidikan dan kesehatan. Meningkatan kualitas kehidupan, khususnya bagi kaum perempuan sangat diperlukan dalam kesleuruhan proses proses pembangunan. Secara umum, pemberdayaan perempuan telah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun apakah itu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan perempuan, khususnya di wilayah Jakarta? Secara umum, pada tahun 2014 UNDP mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah mencapai 68,38 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 69,55. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,94 dari tahun sebelumnya. Dalam beberapa catatan, capaian pembangunan manusia tertinggi di Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,99 serta capaian terendah adalah provinsi Papua sekitar 57,25.

Dalam ranah tindak kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2012–2014 data indikator IKRaR di wilayah DKI Jakarta menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 kekerasan pada perempuan berada pada angka 44.64 persen, pada tahun 2013 menurun di angka 39.31 persen, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 35.61 persen. Penurunan angka kekerasan ini merupakan indikasi adanya perubahan rasa keamanan bagi perempuan di wilayah DKI Jakarta. Sementara dalam dunia pendidikan di DKI Jakarta, posisi perempuan dalam setiap tingkatan pendidikan selalu berada di bawah laki-laki.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk level SMA atau sederajat, prosentase APK laki-laki sebesar 80,41 sedangkan perempuan 72,03. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah pendidikan yang akan mengakibatkan rendahnya kualitas pembangunan kesejahteraan perempuan. Akibat lain yang ditimbulkan dari masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, berpengaruh pada akses akan penghidupan yang sejahtera. Tahun 2013, BPS mencatat jumlah pekerja perempuan yang termasuk dalam kategori pekerja tak dibayar di Jakarta sebesar 185.753 orang dibandingkan dengan pekerja laki-laki sebesar 117.402 orang.

Definisi pekerja tak dibayar menurut BPS adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tetapi tidak mendapatkan upah baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar dapat terdiri dari anggota keluarga atau famili yang bukan anggota rumah tangga yang membantu salah satu anggota keluarga yang berusaha. Dan ditahun 2015 jumlah pencari kerja formal berjenis kelamin laki-laki berada di angka 15.500 dan perempuan 13.261. Berdasarkan data potensi desa & DKI Jakarta dalam Angka pada tahun 2014 ditemukan juga bahwa 115.091 keluarga tinggal pada pemukiman yang dikategorikan sebagai pemukiman kumuh.

Sebagian besar lokasi tersebut berada pada daerah yang rawan banjir dan memberikan dampak secara langsung pada kondisi dan kualitas kesehatan dari perempuan dan anak-anak. Walaupun pemerintah dan pemerintah daerah telah mendorong kebijakan untuk menyediakan rumah murah ataupun rumah susun sewa sederhana, namun kebijakan tersebut belum banyak menyentuh keluarga miskin yang menempati pemukiman kumuh. Data penduduk yang bermukim dikawasan yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh juga linear dengan jumlah penduduk miskin di Jakarta yang jumlahnya mencapai 396.300 jiwa pada tahun 2015.

Wajah kemiskinan seringkali juga identik dengan perempuan, karena tidak hanya secara jumlah mereka rentan menjadi miskin, akan tetapi seringkali menanggung beban yang lebih berat dalam keluarga miskin. Berdasarkan data Jakarta dalam Angka Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah perempuan yang berusia diatas 10 dan belum memiliki kemampuan membaca dan menulis masih cukup tinggi, yaitu sebesar 49.172 orang dibandingkan dengan laki-laki sebesar 14.903. Hal ini menjadi suatu indikasi, mengapa kemiskinan sangat berhubungan erat dengan perempuan. Selain itu, persentase perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga di jakarta pada tahun 2011 juga cukup tinggi sebesar 15.47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21.15%.

Menariknya peningkatan perempuan kepala keluarga justru terjadi pada perempuan yang bukan berasal dari kelompok miskin, yaitu meningkat dari 15.23% pada tahun 2010 menjadi 16.59% pada tahun 2011. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, maka mereka akan memiliki kemandirian ataupun kemampuan secara ekonomi yang lebih baik. Selain sejumlah fakta yang disampaikan diatas dan menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan dimasa yang akan datang, Jakarta juga meraih sejumlah keberhasilan yang diraih oleh perempuan. Misalnya dalam membaiknya perimbangan jumlah perempuan yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan berdasarkan eselonisasi.

Pada bulan Juli Tahun 2016, jumlah perempuan yang menempati eselon IV D di Pemerintahan DKI Jakarta mencapai 65 orang dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 28 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta mulai memberikan kesempatan dan kepercayaan pada perempuan untuk menempati posisi strategis dalam berbagai bidang pemerintahan. Sedangkan dalam upaya pengurangan kejahatan, kecenderungan perempuan untuk menjadi korban dalam kejahatan mengalami pengurangan. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menjadi korban kejahatan sebesar 47.398, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 57.216 kasus.

Fakta yang ditunjukan diatas menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan perbaikan pada kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berkeadilan jender masih menjadi tantangan hingga hari ini. Terutama pada implementasi kebijakan pembangunan ditingkat masyarakat yang pada saat bersamaan seringkali dibenturkan dengan nilai, tradisi, dan budaya yang dianut yang seringkali juga membatasi kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif. Oleh sebab itu, dimasa yang akan datang pendekatan pembangunan perlu membuka seluas-luasnya pilihan-pilihan dan kesempatan yang terbuka kepada perempuan untuk meraih apa yang diinginkannya.

Jakarta, 7 Desember 2016 
Tim Riset KKIPK PIC: Luh Nyoman Dewi

Share This