Bagian I (Pertama)

KKIPK – “KARTINI, identic dengan perjuangan perempuan, emansipasi perempuan, dan pemajuan perempuan. Bulan April bertepatan dengan hari lahir Kartini, dipilih oleh Pemerintah sebagai symbol dari kebangkitan Perempuan Indonesia”.

Dulu, Kartini berjuang dalam penuntutan hak atas pendidikan bagi kaum perempuan di tanah Jawa. Semangatnya untuk menjadikan perempuan Jawa setara dalam mengenyam pendidikan, membawa dampak yang cukup significan bagi perubahan perempuan Indonesia.

Kini setelah 138 tahun masa kelahiran Kartini, bagaimanakah posisi dan kondisi perempuan Indonesia ?. Untuk itu, team KKI PK selama bulan April akan mengulas tentang posisi perempuan Indonesia, baik dari sudut kesehatan, pendidikan, politik, dan ketenagakerjaan.

Hal pertama yang menjadi sorotan adalah terkait dengan Kesehatan. Bagaimanakah derajat kesehatan perempuan Indonesia. Investasi kesehatan pun merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung perubahan cara berpikir dan kondisi fisik seorang perempuan.

Kondisi kesehatan yang baik akan berbanding lurus dengan hasil dan capaian kualitas pembangunan yang dilakukan. Bukan hanya itu, kesehatan pun merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini memberikan gambaran tentang kondisi perempuan Indonesia dalam perspektif pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan politik.

Kesehatan dan Layanan Pasca Melahirkan bagi Perempuan

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Menurut Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) akses terhadap jaminan sosial yang berhubungan dengan kesehatan hanya mampu mencapai 57.12% (per 2015).

Sementara kini Indonesia telah memasuki wacana Bonus Demografi, yakni posisi usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Bonus demografi ini, oleh Pemerintah dijadikan sebagai salah satu kampanye untuk memperbaiki tingkat gizi pada 1000 hari awal kelahiran.

Sayangnya, data menunjukkan bahwa tingkat kunjungan pasca melahirkan hanya berada pada kisaran 59.29% (data IKrAR). Hal ini akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Salah satu yang menjadi ujung tombak dari posisi kesehatan masyarakat Indonesia adalah terjaminnya fasilitas kesehatan mulai dari tingkat respon, aksesibilitas dan medic, khususnya bagi perempuan miskin baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ketiga hal tersebut merupakan prasyarat yang harus dimiliki bagi penyedia layanan kesehatan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia masih belum memadai, apalagi jika ditinjau dari segi ketersediaan obat dan alat-alat medis lainnya.

Data Profil Kesehatan Indonesia dan data dasar puskesmas berdasarkan Pulau pada tahun 2015 (keadaan per 31 Desember 2014) menunjukkan ketersediaan pelayanan ini masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Di wilayah Sumatera jumlah desa mencapai 22,982 desa dengan ketersediaan Puskesmas hanya 2,489 dan Puskesmas Pembantu (Pustu) tersedia 7.478. sedangkan di wilayah Jawa & Bali, yang jumlah desanya mencapai 23,118 hanya memiliki Puskesmas sebanyak 3,690 dan Pustu sebanyak 6,682.

Sementara untuk wilayah Papua, jumlah desa mencapai 7,163 dengan ketersediaan Puskesmas sebanyak 534 dan Pustu 1,122. Hal ini menunjukkan masih minimnya fasilitas kesehatan yang dapat di akses oleh perempuan. Kondisi ini menjelaskan bahwa secara Rasio puskesmas per 30.000 penduduk di wilayah Sumatera hanya mencapai 2.03.

Jika menilik secara fungsi pada dasarnya Puskesmas pembantu (pustu) merupakan unit pelayanan kesehatan sederhana untuk menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Biasanya pustu berada di desa, dan biasanya ditempatkan bidan sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan puskesmas biasanya berada di ibu kota kecamatan. Berdasarkan data di atas terlihat, bahwa ketersediaan sarana kesehatan dengan jumlah desa belum memadai. Bahkan seringkali ditemukan pula, desa memiliki pustu namun tidak memiliki tenaga kesehatan.

Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Data menyebutkan wanita usia 15 – 49 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat sendiri, sebanyak 63.36% pada tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya perempuan harus menyediakan investasi dalam hal ini uang untuk dapat membiayai keluhan kesehatannya.

Melihat dari data di atas, pemenuhan hak atas kesehatan menjadi sangat penting untuk dikaji ulang dalam proses pembangunan. Pembangunan bukan hanya di ukur oleh banyaknya ketersediaan infrastruktur belaka, tetapi pelayanan dan kelengkapan ketersediaan alat medis dan obat-obatan juga menjadi salah satu alat ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun di perkotaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk dapat melihat perubahan potret kesehatan perempuan di Indonesia. Yang ujungnya diharapkan ada perubahan kualitas manusia.

Oleh: Team KKIPK

Share This