Bagian ke-2 (Dua)

POSISI DERAJAT PENDIDIKAN PEREMPUAN INDONESIA

KKIPK – BADAN Pusat Statistik (BPS) melansir tentang jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Berdasarkan data Susenas tahun 2015 total jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 255,461,686 jiwa. Dari total angka tersebut, terpilah jumlah laki-laki lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah perempuan.

Jumlah laki-laki yang tercatat dalam data mencapai 128,366,718 jiwa sementara perempuan berada di angka 127,094,968. Angka tinggi jumlah perempuan tersebut terdeteksi pada kelompok umur non produktif yakni kelompok umur yakni umur 65 – 75+ jumlah bertahan hidup perempuan lebih lama dan lebih tinggi.

Kelompok umur inilah yang banyak berkontribusi pada tingginya jumlah perempuan di Indonesia. Lalu, bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia bagi perempuan? Apakah tingginya jumlah kesempatan hidup berbanding lurus dengan jumlah kesempatan pendidikan bagi perempuan?

Faktanya, sejak kemerdekaan Indonesia Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan wajib sekolah 9 tahun kini telah di ubah menjadi 12 tahun wajib belajar. Fakta dalam angka/data menyebutkan bahwa tingkat peserta didik usia SD pun dari tahun 2008/2009 hingga 2012/13 mengalami peningkatan yang cukup besar.

Pada tahun usia SD angka peserta didik laki-laki mencapai 13,785,958 anak, sementara perempuan 12,983,722 anak. Jumlah ini masih konsisten jika masuk pada jenjang selanjutnya yakni SMP. Pada jenjang ini komposisi prosentase antara laki-laki dan perempuan masih di dominasi oleh laki-laki yakni sekitar 50.72% dan perempuan di angka 49.28%.

Angka menunjukkan bahwa ada sekitar 1.44% perempuan yang harusnya masuk dalam jenjang pendidikan SMP tidak lagi tercatat sebagai peserta didik usia SMP. Sedangkan secara umum menurut UNICEF kondisi pendidikan perempuan di Indonesia sudah jauh lebih baik dan meningkat.

Uniknya pada jenjang SMA, jumlah peserta didik laki-laki menurun, menjadi 49% dan perempuan mencapai angka 51% pada data tahun 2013. Angka ini merupakan bagian dari mulai tersadarkannya artinya pendidikan bagi perempuan. Hal yang sama terjadi pula pada jenjang Pendidikan Tinggi, tercatat bahwa angka peserta didik Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Angka-angka kemajuan peserta didik tersebut lebih di dominasi oleh wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pedesaan, keterlibatan peserta usia sekolah masih sangat minim. Secara angka, nilai tertinggi untuk peserta didik masih didominasi oleh anak-anak yang tinggal di perkotaan, sedangkan di pedesaan jumlah peserta didik yang tercatat hingga tahun 2013 sebanyak 9.61% untuk perkotaan dan 6.98% untuk pedesaan.

Kondisi ini di picu oleh banyak hal, antara lain: Dimensi akses; seperti kondisi geografis di wilayah pedesaan yang masih belum memiliki kapasitas/jumlah sekolah memadai. Letak sekolah yang jauh dan sarana transportasi yang tidak memadai serta sulitnya mengakses layanan pendidikan terdekat bagi anak usia sekolah yang tinggal di pedesaan. Bukan hanya itu, dimensi proses, dimensi penguasaan, dimensi kontrol, dan dimensi manfaat juga masih mewarnai persoalan pendidikan Indonesia khususnya bagi perempuan.

Fakta angka peserta didik yang makin meningkat tersebut, menurut UNICEF belum diimbangi pada proses mutu pembelajaran dan kualitas belajar di sekolah. Dalam catatannya UNICEF mengungkapkan beberapa persoalan yang muncul terkait dengan kondisi pendidikan perempuan di Indonesia.

Ada 6 persoalan/kendala yang menjadi tantangan Indonesia dalam pendidikan, antara lain; (1) Buku pelajaran yang masih bias gender, (2) Stereotif Gender, (3) minimnya program yang menekankan pada kesadaran gender, (4) pemahaman tenaga pendidikan yang masih minim terkait dengan kesetaraan, (5) pernikahan dini yang masih tinggi dan harus mengorbankan perempuan, (6) Data pemerintah pusat dan daerah yang tidak memadai.

Keenam persoalan tersebut berimbas pada tingkat partisipasi perempuan di ranah sosial dan politik. Angka peserta didik perempuan yang tinggi di jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi tidak menjamin terjadinya perubahan pola pikir perempuan di ranah public.

Persoalan lain yang sering pula muncul dalam dunia pendidikan bagi perempuan adalah; kurangnya keterwakilan perempuan dalam dunia pendidikan dan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Biasanya, pendidikan atau pengajar perempuan akan lebih besar jumlahnya pada jenjang sekolah dasar. Namun pada jenjang yang lebih tinggi akan mengalami penurunan jumlah yang drastis.

Kesadaran akan pentingnya posisi perempuan dalam penentuan arah pembangunan masih di anggap sebagai hal yang belum lumrah. Fakta menyebutkan bahwa jika perempuan terlibat dalam kegiatan di ranah public maka anggapan ketidakmampuan perempuan dalam mengelola konflik sangat tinggi. Pada posisi ini, keterlibatan perempuan masih sebatas pada keterlibatan yang sifatnya formalitas belaka.

Untuk merubah cara berpikir tersebut, Pemerintah mulai mendengungkan program-program yang bersifat mainstreaming Gender. Upaya tersebut untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah-ranah kebijakan public. Sayangnya, upaya-upaya Pemerintah untuk mendorong partisipasi perempuan di ranah public masih terhambat oleh pola pikir “perempuan hanya pantas di wilayah Domestik” belaka.

Stigma-stigma sosial yang masih merugikan perempuan masih menjadi isu yang mempersulit perempuan untuk terlibat dalam ranah public. Beberapa contoh yang sering muncul adalah terkait waktu antara mengurus rumah tangga dan berorganisasi, waktu bekerja dan waktu mengasuh anak, serta persoalan lainnya yang membuat posisi serta partisipasi perempuan dalam ranah public menjadi semakin sulit.

Oleh: Team KKI PK

Share This