Catatan 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Pengesahan UU Desa telah meletakkan tonggak baru dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Selama ini, desa selalu identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, data-data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa masih cukup tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Bahkan seringkali muncul lelucon dalam diskusi penanggulangan kemiskinan, bahwa penduduk miskin di perkotaan juga merupakan urbanisasi dari desa. Oleh sebab itu , dengan adanya UU Desa yang memberikan jaminan alokasi anggaran bagi desa serta adanya otonomi  untuk mengurus urusan yang berskala desa, memberikan harapan bagi desa untuk keluar dari bayang- bayang negatif tentang citranya selama ini.

Walaupun demikian, 3 tahun pelaksanaan UU Desa masih dihadapkan pada berbagai kompleksitas   persoalan  ditingkat   desa, kabupaten/kota, maupun pada tingkat nasional. Setidaknya ada 3 persoalan dasar dalam implementasi UU Desa, yaitu persoalan pengelolaan dan efektivitas dana desa, sinergi dan implementasi regulasi, serta partisipasi & keterlibatan  masyarakat  desa  dalam  proses

pembangunan. Persoalan pengelolaan dan efektivitas dana desa cukup mendominasi pembicaraan yang terkait dengan pemberian otonomi  pada desa, baik dari aspek transparansi pengelolaan dana, pemanfaatan dana  desa,  hingga  efektivitasnya  dalam pengurangan penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan.

Jika dibandingkan dengan Program PNPM Pedesaan yang dilakukan sebelumnya terkait penurunan jumlah penduduk   miski n , pembangunan yang dilakukan ditingkat  desa saat  ini  dirasakan  belum   efektif   dalam mengurangi  jumlah penduduk miskin . Persentase tingkat penurunan kemiskinan hanya sebesar 0,17-0,38  %/tahun.  Padahal, alokasi  anggaran  desa  yang  digelontorkan oleh pemerintah terus mengalami peningkatan setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2017,  alokasi dana desa  yang dianggarkan oleh pemerintah  mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh PNPM Pedesaan. Rata-rata setiap desa di Indonesia saat ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 600-800 juta rupiah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1 Milyar per desa. Berikut ini adalah infografik mengenai pelaksanaan program PNPM Pedesaan di Indonesia.

Data-data diatas menunjukkan bahw a pembangunan desa tidak mungkin hanya disandarkan pada upaya membesarkan anggaran semata, akan tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait dalam pembangunan desa. Misal n y a p e n d a m p i n g a n  t e k n i s ,  p e n g e m b a n g a n k a w a s a n  y a n g   t e r i n t e g r a s i ,  k a p a s i t a s pemerintah desa dan supra desa, serta partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan strategis lainnya pada tingkat desa maupun supra desa. Harus diakui bahwa salah satu kunci keberhasilan Program PNPM adalah kualitas pendamping dan dukungan oleh pemerintah daerah yang cukup b a i k ,   y a n g   m e n g e f e k t i f k a n   a p a r a t u r k e c a m a t a n  d a l a m   m e n g k o o r d i n a s i k a n pembangunan ditingkat desa.

Dana Desa Harapan atau Nestapa?

Harus  diakui  bahwa  dengan  adanya  dana desa , pembangunan  di desa mulai menggeliat. Berbagai program pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian, serta sanitasi dibangun oleh pemerintah desa. Kondisi pembangunan desa yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar dalam 3 tahun terakhir ini banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak, bahwa pemerintah desa mengabaikan sasaran pembangunan lainnya seperti pembedayaan masyarakat maupun pembinaan masyarakat yang  juga diamanatkan dalam UU Desa. Kritik tersebut tidak sepenuhnya  salah namun tidak sepenuhnya juga benar. Jika kita jeli melihat data-data pembangunan yang dihadirkan oleh BPS melalui potensi desa, terlihat bahwa masih banyak desa di Indonesia yang pembangunan   infrastruktur nya  merana. Selama 3 tahun, pemerintah desa di Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur. Jenis infrastruktur yang dibangun oleh desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1. Capaian Pembangunan Infrastruktur Desa

No Jenis Infrastruktur Jumlah
1 Jalan Desa 121.709 (km)
2 Jembatan Desa 1.960 (km)
3 Embung 2.047
4 Drainase 590.371 Unit
5 Irigasi Pertanian 41.739
6 Gedung Polindes 6.041
7 Pasar Desa 5.220
8 Sarana Air Bersih 32.711
9 Sarana Olah Raga 2.366
10 Gedung PAUD 21.357

Jika  melihat  pada  data  diatas,  infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah des a sebenarnya sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat dalam aspek ekonomi maupun pemberian layanan kepada masyarakat. Hanya saja, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut perlu disinergikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh supra desa, agar dapat memberikan dampak yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam membangun infrastruktur pertanian di desa. Sebagaimana diketahui, kewenangan desa dalam membangun  irigasi pertanian (saluran tersier) sangat terbatas dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota (membangun saluran primer & sekunder). Jika upaya pembangunan tersebut tidak disinergikan dalam perencanaan pembangunan ditingkat kabupaten/kota,  maka upaya yang dilakukan oleh  desa  menjadi  tidak  berarti.  Kondisi  ini yang seringkali dikuatirkan oleh berbagai pihak,  dimana  pemanfaatan  dana  desa terkesan hanya mengejar penyerapan anggaran semata, tanpa memperhatikan kesinambungan  serta  bersinergi  dengan aktivitas pembangunan lain di supra desa.

Proses perencanaan pembangunan yang belum bersinergi antara pemerintah desa dan supra desa, seringkali dituding sebagai salah satu sebab pembangunan didesa belum berkembang dengan baik, terutama pada desa-desa  yang dikategorikan  sebagai desa tertinggal.  Berbagai  kajian  yang  dihasilkan t e n t a n g   d e s a  t e r t i n g g a l  d i  I n d o n e s i a menunjukkan bahwa pendekatan dalam pengembangan desa tertinggal tidak hanya berpusat di desa saja, akan tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan program secara khusus dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Saat ini, masih jamak ditemui, perencanaan pembangunan di desa kurang bahkan  tidak  berinergi  dengan  perencanaan kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur dasar sebenarnya diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian ditingkat desa. Masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur tersebut baik dengan bekerja maupun juga mendapatkan dampak yang positif  dengan  perbaikan  infrastruktur  dasar tersebut. Sayangnya, dalam 3 tahun pelaksanaan UU Desa, angka kemiskinan dan kesenjangan  belum  menunjukkan  perbaikan

 

Share This