Satu Data

Salah satu tantangan dalam mengefektifkan kebijakan pembangunan di Indonesia adalah penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis pada data.

Persoalan yang dihadapi tidak hanya mengenai data yang tumpang tindih antar sektor, akan tetapi juga terkait dengan ketersediaan, validitas, pembaharuan, serta pemanfaatan data. Sejak tahun 2013, KKI-PK telah menginisiasi Program Satu Data yang mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk mulai membenahi data serta menyediakan instrumen yang mudah untuk menampilkan dan menganalisis data yang akan dimanfaatkan untuk berbagai kebijakan pembangunan.

Program Satu Data tidak hanya berfokus untuk menghasilkan data yang valid dan tidak tumpang tindih, akan tetapi juga memastikan bahwa data pembangunan dapat tersedia secara berkalanjutan, terbarukan, serta memiliki mekanisme pengumpulan data yang efisien. Untuk mencapai hal tersebut, Program Satu Data yang dilakukan oleh KKI-PK terdiri dari 4 komponen yaitu penyediaan data makro pembangunan, mengidentifikasi data pokok yang dimiliki oleh berbagai sektor, mensinergikan mekanisme pengumpulan data, serta mendorong terbentuknya forum data pembangunan ditingkat daerah.

Penyediaan data makro pembangunan dilakukan oleh KKI-PK bekerjasama dengan BPS melalui website maupun dengan memanfaatkan instrumen PRC. Data makro pembangunan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembangunan yang dilakukan di daerah. Beberapa parameter yang digunakan adalah data kemiskinan dan ketimpangan, serta Indeks Kesejahteraan Rakyat. Selain menyediakan data, KKI-PK juga mendorong Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi data-data pokok yang dimiliki oleh berbagai sektor. Data pokok berfungsi sebagai indikator kinerja utama yang dimiliki oleh sektor, terutama yang terkait dengan efektifitas kebijakan sektor terkait.

Selain itu, KKI-PK juga mendorong mekanisme pengumpulan data antar sektor yang lebih terpadu dan bersinergi. Selama ini, proses pengumpulan data dilakukan hanya bila dibutuhkan untuk menjalankan suatu program tertentu dan belum menjadi kebiasaan bagi organisasi untuk secara berkala mengumpulkan data. Disamping itu, waktu pengumpulan data oleh setiap sektor juga berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan ketika perencanaan pembangunan akan disusun, belum semua sektor memiliki data yang terbarukan.

Forum data pembangunan ditingkat daerah memiliki 3 fungsi utama yaitu sebagai forum untuk mendiseminasikan data dan informasi yang dimiliki berbagai sektor, penyempurnaan data pembangunan, serta meningkatkan pengetahuan sektor dalam penggunaan dan pemanfaatan data untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Beberapa daerah yang didampingi oleh KKI-PK telah menyusun peraturan bupati/walikota untuk membentuk forum data

Share This